'/></svg>)
JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi secara resmi mengumumkan telah melarang perjalanan umroh backpacker alias tanpa jasa agen travel resmi dari Indonesia. Hal itu setelah mereka melakukan kunjungan ke Indonesia dan menjalin kesepakatan bersama terkait Nusuk.
Umroh backpacker merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perjalanan umroh yang dilakukan secara mandiri, tanpa menggunakan agen perjalanan resmi. Para jemaah ini biasanya mengatur sendiri penerbangan, akomodasi, dan transportasi mereka, dan sering memilih untuk tinggal di hostel atau wisma tamu daripada hotel mewah.
Tak bisa dimungkiri, umroh backpacker umumnya lebih murah daripada umroh dengan agen perjalanan. Namun itu tak sebanding dengan resikonya. Perjalanan ibadah jemaah jadi lebih beresiko karena bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Pemerintah pun biasanya tak mengetahui terkait perjalanan umroh yang sendiri tersebut.
Atas hal itu, Arab Saudi melalui Menteri Haji dan Umrah, Tawfiq bin Fawzan Al Rabiah, menjalin kesepakatan dengan pemerintah Indonesia. Menteri Tawfiq menyampaikan kesepakatan penyelarasan Nusuk dengan regulasi di Indonesia saat melakukan pertemuan dengan Ketua Umum AMPHURI Firman M Nur di Hotel St. Regis, Jakarta, pada Selasa (30/4/2024).
"Setiap visa umroh semestinya sudah ada pelayanannya disana, jadi tidak mungkin bisa melakukan ibadah umrah tanpa ada pihak yang memberikan pelayanan disana. Semestinya, tidak ada [umroh backpacker] karena memang semua yang mengeluarkan visa umrah itu memberikan pelayanan," kata Menteri Haji dan Umrah dalam konferensi pers, Selasa (30/4/2024) dikutip Kabar24bisnis.
Pada waktu yang bersamaan, Firman juga menjelaskan kalau Indonesia akan menjadi negara percontohan yang mengakomodir PPIU berizin dan memiliki kemampuan untuk bisa listed di aplikasi Nusuk. "Jadi, kalau nanti mau lewat Nusuk, jemaah bisa memilih PPIU yang sudah listed di Nusuk," tambah dia.
Pemerintah Gencar Persempit Ruang Agen Nakal Demi Minimalisir Umroh Backpacker
Jelas, pemerintah sendiri harus gencar mempersempit ruang bagi agen-agen perjalanan nakal yang bikin rugi jemaah. Apalagi, belakangan mulai marak kasus-kasus agen umroh bodong yang akhirnya bikin jemaah trauma. Sedang, di satu sisi pemerintah menggalakkan larangan umroh backpacker.
"Akan ada tindakan tegas kepada pihak-pihak travel yang melanggar aturan, yang memberi sanksi pihak pemerintah indonesia. Masih di formulasi," kata Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas.
Beberapa waktu lalu, Menteri Yaqut saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI juga mengatakan dirinya telah berkoordinasi dengan Duta Besar Arab Saudi terkait umroh backpacker. Dia menyebut kalau Kemenag pun telah mendengar penjelasan dari pihak Arab Saudi. Bahkan, pemerintah Arab Saudi pun akan membentuk tim khusus untuk meminimalisir jemaah umroh yang berangkat ke Tanah Suci secara sendiri-sendiri.
"Kami Kementerian Agama sudah bicara dengan Kementerian Haji Kerajaan Saudi Arabia. Dan beberapa hari yang lalu, saya sudah ketemu dengan Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia secara teknis membicarakan bagaimana nanti cara mengatasi problem-problem yang muncul dalam umroh backpacker ini," jelasnya.
"Untuk memberikan insight, kebijakan-kebijakan yang bisa digunakan untuk menjadi jembatan antara Nusuk dan kepentingan kita. Kita sudah ada tim di PHU (Dirjen Penyelenggaraan Haji Umrah) dan kedutaan Saudi untuk mempersiapkan segala kebijakan yang diperlukan untuk menyiasati," terang dia memungkasi.
