'/></svg>)
JAKARTA - Jemaah yang berangkat ke Arab Saudi tanpa visa haji resmi harusnya tetap mendapatkan perlindungan, terlebih rata-rata karena ditipu. Hal inilah yang disoroti oleh Tim Pengawas (Timwas) terkait hal ini kepada Kementeria Agama (Kemenag).
Tak bisa dimungkiri, musim haji 2024 diwarnai oleh sejumlah kasus jemaah Indonesia ilegal. Kebanyakan, mereka bisa masuk ke Arab Saudi dengan menggunakan visa kunjungan, bukan visa haji resmi. Alhasil, ketika mencoba memasuki kota Mekkah, mereka akhirnya dilarang, bahkan ada yang ditangkap.
Bukan, ini bukan karena jemaah Indonesia yang nekat. Tetapi, mereka ditipu oleh travel haji ilegal. Salah satu kasusnya ialah ditangkapnya Warga Negara Indonesia berinisial LNM yang tadinya disebut-sebut merupakan selebgram. Dia ditangkap oleh pihak keamanan setempat karena menjual paket haji tanpa visa haji yang resmi.
LMN ini disinyalir memiliki bisnis AND tour and travel yang tidak memiliki izin penyelenggaraan ibadah haji. Usahanya ini disebut baru mempunyai izin untuk umroh. Dalam modusnya, LMN tersebut menjanjikan sekitar 50 jemaah untuk pergi ke Tanah Suci tanpa antre dan bukan gunakan visa haji.
Inilah yang disoroti oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wahid. Sebagai anggota Timwas DPR RI, dia menyoroti masalah ini yang marak terjadi karena korban oknum travel nakal. Harusnya, oknum travel nakal ini bisa diawasi oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag Hilman Latief.
"Visa itu yang mengurusi Dirjen Haji dan Umroh, jadi ini warga kita, saya tidak memandang ini legal atau ilegal, tapi rakyat kita jadi korban, saya tidak terima," kata Abdul Wahid.
Prihatin Lihat Jemaah yang Meninggal, Dikhawatirkan dari Indonesia yang Tanpa Visa Haji
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra itu prihatin melihat video viral ketika ada jemaah yang meninggal dunia di pinggir-pinggir jalan, belum dievakuasi oleh pihak Arab Saudi. Dia kemudian bertanya, apakah jemaah tersebut dari Indonesia yang tanpa visa haji atau tidak. KAlau iya, jelas dia sangat khawatir.
"Itu mungkin itu jemaah di luar kita, tapi mungkin nggak karena disebutkan adalah jemaah backpacker yang meninggal di jalan-jaln? Apakah ada? Saya justru kalau mereka terjadi seperti itu, rata-rata yang memberikan visa nonhaji ini harus bertanggung jawab," tanya Abdul Wahid.
"Dan kalau ada human error di sini, tanggung jawab siapa, pasti yang disalahkan pemerintah," imbuhnya.
Abdul Wahid mengatakan Kemenag seharusnya bisa melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Bila memungkinkan, dia mengusulkan pemerintah menyetop visa ziarah menjelang musim haji. Jadi, kata dia, tak ada lagi jemaah haji tanpa visa resmi. Ini juga bisa mempersempit ruang gerak travel haji yang nakal kalau sampai bisa dilakukan.
"Kalau kita setop di Indonesia, tapi Arab Saudi memberikan peluang, sejauh mana negosiasi lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Iskan, kita harus keras," tutup dia.
